Berita Terkini : KPU Umumkan 49 Caleg Eks Koruptor, Elektabilitas Parpol Bisa Terjun Bebas?
Berita Terkini : KPU Umumkan 49 Caleg Eks Koruptor, Elektabilitas Parpol Bisa Terjun Bebas?

elpaisaguilar.com, Berita Terkini – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif eks napi kasus korupsi. Jumlahnya ada 49 orang, terdiri atas caleg DPRD dan DPD.

Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, pemberitahuan nama-nama caleg mantan koruptor tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 182 dan Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan calon legislatif dengan status mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik,” kata Arief di Gedung KPU RI, Rabu (30/1/2019) malam.

Salah satu nama yang muncul adalah Muhammad Taufik, caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra.

Taufik diketahui pernah tersandung kasus korupsi saat menjabat Ketua KPU DKI Jakarta. Ia divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan negara Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat dihubungi sebelum daftar tersebut dirilis, dia menanggapi negatif rencana pengumuman dari KPU.

Menurut dia, KPU harusnya lebih fokus pada hal lain, seperti masalah debat capres ketimbang mengumumkan nama caleg eks koruptor.

Lebay KPU. Enggak perlu lah gitu. Urusin saja DPT, urusin debat. (Calegnya) sudah umumin sendiri-sendiri, jadi KPU fokus saja dengan program ke depan,” ujar Taufik.

Apalagi, lanjut dia, tanpa dilakukan oleh KPU pun, pihaknya sejak dulu sudah mengumumkan kepada publik tentang rekam jejaknya di dunia politik. Ditambah, dia sangat meyakini komitmen partai dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terhadap pemberantasan korupsi.

“Kuat dong komitmennya. Gerindra sendiri yang minta KPK diperkuat. Pak Prabowo bilang sendiri dalam debat lho,” tambah Taufik.

Suara berbeda datang dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo. Dia mengatakan, dengan adanya pengumuman ini, dia berharap pemilih bisa mengambil sikap dalam Pemilu 2019 mendatang.

“Berharap pemilih tidak memilih yang bersangkutan (caleg eks koruptor),” ujar Agus.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus juga menanggapi positif langkah yang diambil KPU. Dia melihat, apa yang dilakukan KPU semata-mata untuk mencegah dan memberantas perilaku korupsi.

“Saya pikir langkah yang dilakukan KPU ini adalah upaya pencegahan dari korupsi. Kita harus apresiasi dan hargai sebagai langkah dan tindakan yang baik,” ujar Lodewijk

Dia tak menampik, Partai Golkar juga masuk dalam daftar parpol yang mengusung caleg eks koruptor. Namun, para caleg itu semuanya dicalonkan untuk tingkat DPRD serta berdomisili di daerah, sehingga luput dari perhatian pengurus pusat.

“Karena (caleg) kabupaten dan kota di luar kontrol DPP. Kami tak bisa kontrol karena tak bisa intervensi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang dibuat KPU,” jelas Lodewijk.

Untuk meminimalisir masuknya caleg eks koruptor, lanjut dia, DPP Partai Golkar sebenarnya sudah memperketat persyaratan seorang caleg untuk maju dari partai berlambang pohon beringin itu. Namun, cara itu tetap saja bisa diakali oleh caleg bersangkutan.

“Yang kami bisa adalah membuat aturan untuk caleg provinsi. Kami sampaikan harus mendapat legalisir dari DPP. Namun, ada celah-celah yang dimanfaatkan orang karena tidak cukup data,” jelas Lodewijk.

Terlepas dari semua itu, ujar dia, Golkar pada dasarnya sepakat dengan langkah yang diambil KPU dalam hal komitmen pemberantasan korupsi. Buktinya, lanjut dia, Golkar punya pakta integritas dengan seluruh caleg, termasuk pengurus.

“Kedua, kami sebagai partai satu-satunya yang membuat surat edaran di Fraksi DPR RI, dilarang korupsi, termasuk dalam mengelola keuangan, itu hanya Partai Golkar. Ketiga, Golkar punya tagline, ‘Bersih Maju dan Menang’. Jadi, kita mendukung (KPU) sepenuhnya,” tegas Lodewijk.

Sementara itu, Direktur Populi Center Usep S Ahyar menyayangkan langkah KPU yang dinilainya terlambat. Menurut dia, pengumuman ke publik harusnya dilakukan saat awal masa pendaftaran caleg ke KPU.

“Caleg eks koruptor seharusnya dari awal diumumkan. Keputusan soal ini bisa dibilang terlambat karena menurut saya enggak akan banyak berpengaruh juga. Harusnya di awal awal saat mendaftar pencalegan,” jelas Usep

Karena pengumuman dilakukan menjelang digelarnya Pemilu 2019, dia melihat apa yang dilakukan KPU akan dilihat dengan cara berbeda, bukan lagi sekadar komitmen untuk pemberantasan korupsi.

“Kalau sekarang malah dicurigai bahwa ini ada kepentingan partai tertentu atau ada kepentingan kubu tertentu di Pilpres 2019 untuk meningkatkam elektabilitas dan seterusnya,” papar Usep.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here